RadiusNews, Minahasa- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano (Yulius Paath) bersama seluruh jajaran Lapas Tondano mengikuti secara virtual kegiatan Opini Kebijakan yang dimulai pukul 09.00 Wita.
Opini Kebijakan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan mengangkat tema "Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survey IKM-IPK).
Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Sulut (Ronald Lumbuun), dan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Menteri Kemenkumham RI (Edward O.S. Hiariej) selaku Keynote Speech dalam kegiatan ini.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Universitas Samratulangi Manado (Grevo Gerung) selaku Narasumber.
Kemudian juga dihadiri oleh Narasumber Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulut (Rudi Pakpahan) dan Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Willy Wibowo) yang juga selaku Narasumber.
Sedangkan Survei IPK (Indeks Persepsi Korupsi) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Secara umum, Survei IKM-IPK ini merupakan kerjasama antar penerima layanan dengan pemberi layanan dalam memaksimalkan kualitas layanan yang ada dalam suatu unit kerja.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada publik, juga turut berkewajiban menyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Di akhir kegiatan, Moderator membuka Sesi tanya jawab terkait Opini Kebijakan Publik terkait survey IPK-IKM.
