Minahasa – Dalam rangka menyukseskan program akselerasi yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Aris Munandar, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIB Tondano, Jumat (15/11). Dalam kunjungan tersebut, Kadivpas didampingi oleh Kepala Lapas Tondano, Yulius Paath, untuk memantau Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sebagai bagian dari upaya pengembangan keterampilan warga binaan.
Kadivpas Aris Munandar turut serta dalam panen ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas), yang menjadi salah satu hasil kegiatan di sektor pertanian. Selain itu, ia juga meninjau peternakan ayam dan lahan pertanian jagung yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan, sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kadivpas juga menyempatkan diri menyapa para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah bekerja di SAE. Ia memberikan motivasi kepada mereka untuk terus aktif mengikuti program pembinaan sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan setelah masa pidana.
Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Tondano, Yulius Paath, menjelaskan bahwa kegiatan di SAE tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi WBP dan masyarakat sekitar.
“Melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi, kami memberikan pelatihan dan pengalaman kerja kepada warga binaan untuk mendukung kemandirian mereka. Kegiatan ini juga sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Yulius Paath.
Kadivpas Aris Munandar menyampaikan apresiasi atas program yang dijalankan Lapas Tondano dan berharap kegiatan ini terus diperluas. “Program ini tidak hanya membantu membina keterampilan warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Kunjungan ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mendorong program pembinaan yang berorientasi pada produktivitas dan kemandirian warga binaan, sekaligus mendukung kebijakan nasional yang strategis.
